SIUP diperlukan agar bisnis perdagangan dapat beroperasi secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, jangan khawatir, sistem OSS sudah dirancang untuk memandumu. Berikut adalah beberapa jenis izin dasar yang perlu kamu ketahui:
Usaha kecil memiliki skala yang lebih besar dan kompleks dibandingkan usaha mikro. Mereka sudah mulai memiliki struktur organisasi sederhana dan pembukuan yang lebih teratur.
Delegasi ini bertujuan untuk mempercepat proses di lapangan, terutama untuk kegiatan usaha di daerah atau kawasan tertentu, tanpa harus menunggu proses di tingkat pusat.
Sebagai pemilik usaha, Anda harus membuat akta pendirian melalui notaris. Notaris akan menyusun dan mengesahkan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.
Petugas akan memverifikasi details Anda sebelum menerbitkan IUMK, yang biasanya selesai kurang lebih selama 3 hari kerja.
Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
Hal ini juga memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses berbagai bentuk bantuan dan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan.
Semua rencana pengembangan ini akan jauh lebih mudah dieksekusi jika fondasi legalitas usahamu sudah kuat. Perizinan usaha menjadi dasar yang kokoh untuk setiap ekspansi bisnismu.
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap badan usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai izin usaha dan identitas hukum bagi perusahaan, serta memudahkan pengusaha dalam mengakses layanan pemerintah, mengurus pajak, dan mendapatkan izin lainnya.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan untuk setiap pembangunan atau perubahan bangunan yang digunakan untuk usaha. Izin ini memastikan kepatuhan terhadap kode bangunan dan peraturan daerah. Untuk mendapatkan IMB, berikut prosedur yang harus dijalani.
Ketentuan ini menggantikan prosedur sebelumnya yang melibatkan tahapan handbook seperti pengajuan ke instansi lingkungan pusat atau daerah.
Untuk panduan lebih lanjut, kunjungi dan dapatkan insight menarik lainnya seputar pengembangan bisnis dan UMKM hanya di kanal FYB detikcom!
Pastikan untuk selalu memeriksa jenis perizinan yang sesuai dengan jenis usaha yang Anda jalankan, agar bisnis Anda bisa berkembang dengan aman dan legal.
, datanglah ke kantor kecamatan di daerah Anda dengan membawa dokumen yang diperlukan, termasuk SKU sebagai salah satu syarat utama.
Pemenuhan persyaratan dasar kini menjadi tahapan wajib sebelum pelaku usaha dapat memperoleh PB, dan seluruh proses perizinan diselenggarakan secara elektronik melalui sistem OSS yang terintegrasi.
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap badan usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai izin usaha dan identitas hukum bagi perusahaan, serta memudahkan pengusaha dalam mengakses layanan pemerintah, mengurus pajak, dan mendapatkan izin lainnya.
OSS bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis perizinan yang sebelumnya terpisah-pisah, sehingga memudahkan pengusaha untuk mengurus izin usaha secara efisien dalam satu System digital.
Usaha di sektor keuangan, seperti financial institution, asuransi, dan perusahaan investasi, memerlukan Izin Usaha Bidang Keuangan. Izin ini memastikan bahwa usaha tersebut beroperasi sesuai dengan peraturan sektor keuangan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar.
Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
Misalnya, usaha dengan risiko rendah mungkin hanya perlu NIB, sementara usaha risiko tinggi perlu izin khusus dan pengawasan lebih ketat.
IUMK menjadi bukti profesionalitasmu, menunjukkan keseriusan dalam menjalankan bisnis. Hal ini dapat membuka peluang kerja sama dengan pelaku bisnis yang lebih besar dan bereputasi.
Izin Usaha di Bidang Tertentu disesuaikan dengan sektor tertentu dan sering kali memiliki peraturan tambahan. Untuk memperoleh izin ini, pengusaha harus memenuhi persyaratan sektor
Anda memerlukan legalitas usaha yang satu ini untuk berbagai keperluan administratif, seperti mengajukan pinjaman usaha, mendaftar plan bantuan pemerintah, atau melengkapi persyaratan perizinan lainnya.
Salah satu langkah penting saat mendaftar NIB adalah memilih kode KBLI yang sesuai. Ini penting karena akan menentukan izin operasional yang diperlukan.
Petugas akan memverifikasi knowledge Anda sebelum menerbitkan IUMK, yang biasanya selesai kurang lebih selama three hari kerja.
Usaha mikro memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari usaha lain. Skala usaha ini paling kecil dengan modal yang terbatas dan biasanya dijalankan secara mandiri atau dalam lingkup keluarga.
Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBP, retribusi atau here lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan pertama adalah apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Alasan kedua adalah apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
Pertumbuhan penerimaan pajak adalah peningkatan penerimaan pajak suatu tahun pajak dari penerimaan pajak tahun pajak sebelumnya. Di tengah ketidakpastian geopolitik, tidak terulangnya System Pengungkapan Sukarela (PPS), perkiraan inflasi suku bunga tinggi, disrupsi rantai pasok, serta terkoreksinya harga komiditas utama, penerimaan pajak tahun 2023 tetap tumbuh dari tahun 2022.
Walaupun begitu Kementerian Keuangan tetap menyadari bahwa segala informasi, kejadian, dan perbincangan di media massa atas isu-isu pajak tetap harus ditanggapi dan tindaklanjuti agar kepercayaan publik kepada pemerintah tetap terpelihara sehingga kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya tetap terjaga.
pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.
Rendahnya tingkat kepatuhan pajak tersebut salah satu pemicunya adalah fondasi ekonomi Indonesia yang memang belum kokoh. Struktur ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang dari pendapatan penduduk yang bekerja di sektor casual ketimbang formal.
Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak wajib pajak sekaligus menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, DJP memberikan ruang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak.
Dalam praktik penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan, sering ditemui sengketa perpajakan antara fiskus dan wajib pajak. Hal ini merupakan hal yang lumrah karena sengketa perpajakan dapat terjadi karena perbedaan persepi atau penafsiran aturan perpajakan.
Aturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang baru merintis dan mengembangkan usahanya.
Permasalahan negara-negara berkembang, yang sebagian besar penduduknya bekerja dan pelaku usaha di sektor casual, telah dibahas dalam sebuah literatur yang dibesut Bank Dunia dalam Informality Exit and Exclution
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengukir prestasi emas di lembaran baru sejarah Indonesia. Selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2021 hingga 2023 DJP berhasil memenuhi bahkan melampaui goal penerimaan pajak yang diamanahkan pemerintah.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
”, kata yang menggambarkan perimaan APBN tahun 2023 yang dapat melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia serta menyehatkan kondisi APBN itu sendiri.
Diprediksi dengan adanya Coretax itu, rasio pajak akan meningkat hingga mencapai twelve persen. Melalui sistem informasi terintegrasi yang memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dan penggabungan NIK sebagai NPWP diharapkan akan mendongkrak kepatuhan pajak.
wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui method-method yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan;